Ekonomi Hancur, Taliban Salahkan Pemerintahan Sebelumnya yang Didukung Barat

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Perdana Menteri Afghanistan, Mullah Mohammad Hassan Akhund mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan turut campur dalam urusan internal negara lain.

Pada kesempatan yang sama, salah satu pendiri Taliban itu juga meminta dunia internasional untuk memberikan bantuan ke Afghanistan. Pernyataan ini ia lontarkan dalam pidato pertamanya di televisi sejak kelompok tersebut mengambil alih pemerintahan pada 15 Agustus.

“Kami meyakinkan semua negara bahwa kami tidak akan ikut campur dalam urusan internal mereka dan kami ingin memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan mereka,” kata Hassan dalam pidato hampir 30 menit, kata Mullah Mohammad Hassan Akhund.

“Kami tenggelam dalam masalah kami dan kami mencoba untuk mendapatkan kekuatan untuk membawa orang-orang kami keluar dari kesengsaraan dan kesulitan dengan bantuan Tuhan,” sambungnya, melansir France24.

Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah menggulingkan pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani yang didukung Amerika Serikat. Rezim Taliban sebelumnya digulingkan dalam invasi pimpinan AS setelah serangan 9/11 di Negeri Paman Sam yang dilakukan oleh Al-Qaeda, yang pendirinya Osama bin Laden tinggal di Afghanistan.

Sejak kembali ke tampuk kekuasaan, pemerintahan Taliban menghadapi serangkaian tantangan, khususnya menghidupkan sektor ekonomi yang hancur dan telah dikeringkan dari bantuan internasional.

Inflasi dan pengangguran mengalami lonjakan di Afghanistan, sementara sektor perbankan negara itu telah runtuh sejak pengambilalihan Taliban.

Krisis keuangan diperparah ketika Washington membekukan sekitar 10 miliar USD aset yang disimpan dalam cadangannya untuk Kabul. Negara itu kian memburuk setelah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menghentikan akses dana ke Afghanistan.

Badan-badan bantuan PBB telah memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan besar sedang berlangsung di Afghanistan, dengan lebih dari setengah dari 38 juta penduduk negara itu diperkirakan akan menghadapi kelaparan pada musim dingin ini.

Situasi yang memburuk dengan cepat telah memaksa warga Afghanistan untuk menjual barang-barang rumah tangga mereka guna mengumpulkan uang untuk makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Bahkan tidak sedikit yang menjual anak-anak mereka.

“Kami meminta semua organisasi amal internasional untuk tidak menahan bantuan mereka dan untuk membantu bangsa kita yang lelah … sehingga masalah rakyat dapat diselesaikan,” kata Hassan dalam pidatonya, bersikeras bahwa masalah yang dihadapi negara adalah hasil dari pemerintahan sebelumnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini