Bentrok Personil Kopassus Vs Brimob di Mimika Sudah Diselesaikan Lewat Jalur Damai

Baca Juga

MATA INDONESIA, MIMIKA – Bentrokan tak terelakan terjadi antara personel TNI yang tergabung dengan Satgas Nanggala Kopassus dan Brimob yang tergabung dalam Satgas Amole di Kabupaten Mimika, Papua. Kejadian itu terjadi di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72, tepatnya di depan Mess Hall, Sabtu 27 November 2021. Bentrokan tersebut diduga disebabkan hal kecil yakni masalah harga rokok. Namun, masalah itu sudah diselesaikan lewat jalur damai.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebutkan masalah ini hanyalah salah paham dan sudah diselesaikan secara baik-baik.

“Iya, kemarin ada insiden kecil. Itu hanya salahpaham saja. Intinya sudah diselesaikan,” ujarnya, dikutip Senin 29 November 2021.

Ia menambahkan bahwa semua anggota Brimob yang bertugas di wilayah Papua ada di bawah tanggung jawab Polda Papua. Termasuk Satgas Amole maupun Nemangkawi.

“Jadi permasalahan ini sudah diselesaikan ya, tidak ada lagi masalah di lapangan,” katanya.

Fakiri pun meminta kepada masing-masing komandan untuk bersama-sama mengevaluasi satuan mereka yang bertugas di wilayah Papua khususnya Mimika.

“Penugasan BKO jangan keluar dari tujuan BKO-nya di Papua, mereka hendaknya lakukan tugas sesuai yang diperintahkan atasan atau prosedur,” ujarnya.

Ia berharap kepada semua anggota yang bertugas di lapangan agar sama-sama menjalankan tugas dengan baik, dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini