Pengawasan Otsus Jilid II Wajib Jadi Perhatian Pemda Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Kehadiran program Otonomi Khusus (Otsus) cukup memberikan dampak yang besar untuk masyarakat Papua. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Ondoafi besar di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Dominggus Ireuw.

Ia pun mendukung penuh upaya pemerintah yang kembali melanjutkan program Otsus jilid II.

“Saya sebagai Ondoafi Besar Hamadi sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua dengan adanya pemberian dana Otsus guna mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan secara merata,” katanya, dikutip Jumat 26 November 2021.

Namun, ia berharap realisasi Otsus jilid II kelak bisa dikawal dan diperhatikan secara ketat agar tersalurkan dengan merata ke seluruh masyarakat.

“Kami tidak menyalahkan pemerintah pusat karena pemerintah pusat sudah memberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Papua. Jadi saat ini masyarakat Papua banyak yang kecewa karena tak mendapat dana Otsus sehingga ada yang menolak karena yang menikmati dana otsus selama ini hanya kalangan atas atau elit politik Papua,” ujarnya.

Sementara Tokoh Muda Tobati Andris Injama menilai, Otsus sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat Papua. Ia menilai Otsus hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, sekaligus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

“Saya selaku Pemuda Tobati mendukung Otsus Jilid II, kerena Otsus sangat bermanfaat dalam bidang pembangunan, pendidikan, maupun kesehatan untuk OAP,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Otsus merupakan bentuk perhatian besar dari pemerintah untuk masyarakat Papua.

“Dengan adanya Otsus, kami sebagai OAP merasa sangat diperhatikan. Ini merupakan salah satu kebijakan yang bagus dari Pemerintah Pusat dan hanya diberikan kepada kami orang Papua,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini