Sangat Berkonotasi Negatif, Wajar Kata “Inlander” Harus Dibuang dari Benak Warga Indonesia

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kata “inlander” menjadi populer lagi ketika Presiden Jokowi mengungkapkannya saat memberi sambutan di HUT Partai Nasdem beberapa hari lalu.

Sangat wajar jika Presiden tidak menginginkan “mental inlander” ada di dalam diri masyarakat Indonesia, sebab maknanya sangat negatif.

Menurut sejarawan JJ Rizal, sebuah UU di era Kolonial Belanda, orang pribumi yang menghuni Nusantara di masa itu digolongkan sebagai warga negara kelas tiga.

Warga kelas satu adalah para penjajah kulit putih dari Belanda, sedangkan warga kelas dua adalah kalangan Vreemde Oosterlingen-Timur Asing seperti China, Arab, dan India.

Hal itu membuat Belanda semakin mengartikan kata pribumi atau masyarakat setempat menjadi tidak istimewa.

Kata “inlander” sendiri sudah digunakan sejak 1610. Menurut Kamus Merriam-Webster kata itu terdiri dari dua unsur yaitu inland yang mendapat imbuhan –er artinya orang yang tinggal di inland. Inland adalah wilayah seperti dusun atau kampung.

Jadi arti kata itu sebenarnya sejatinya tidak bernada “negatif” karena hanya menggambarkan seorang warga dusun.

Namun, karena Pemerintah Hindia Belanda menciptakan diskriminasi maka dibuatlah propaganda halus yang membuat kata itu berarti negatif karena sering digunakan sebagai ejekan.

Maka, kata “inlander” menjadi berarti strata sosial yang paling rendah dalam konotasi buruk dan menjadi ejekan yang sering digunakan warga kelas satu Hindia Belanda kepada warga lokal agar mereka bisa menguasai sumber daya alam yang ada.

Maka sekarang kata tersebut lebih mencerminkan sifat rendah diri, tidak percaya diri dan minder.

Maka, wajar jika Presiden Jokowi ingin menghilangkan mental inlander dari benak masyarakat Indonesia karena sangat tidak menguntungkan bangsa ini karena sumber daya alam kita akan tetap mudah dikuasai warga manca yang asing. (Annisaa Rahmah)