Para Sopir Transportasi PON XX Belum Dibayar, Lukas Enembe Malah Lempar Tanggung Jawab ke Pemerintah Pusat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Para sopir yang ikut membantu transportasi para atlet dan official selama gelaran PON Papua ternyata belum dibayarkan honornya. Menanggapi hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe cuma menyampaikan permintaan maaf dan melemparkan tanggung jawab ke pemerintah pusat.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan PON XX Papua untuk sektor transportasi, khususnya mengenai honorarium sopir lokal merupakan bagian tanggung jawab Pemerintah Pusat terhadap penyediaan anggarannya.

“Kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Pusat telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,4 Triliun setelah sebelumnya PB PON XX Papua mengajukan angka tersebut untuk dialokasikan salah satunya terhadap sektor transportasi lokal yang didalamnya termasuk honorarium para sopir,” katanya, melansir TribunPapua, Rabu 10 November 2021.

Karena itu, Enembe meminta pemerintah pusat agar dapat menuntaskan penyediaan anggaran yang masih belum dicairkan.

“Sebab, anggaran tersebut sangat dibutuhkan saat ini untuk membayar honorarium para sopir transportasi lokal PON XX Papua 2021. Mereka telah membantu pelaksanaan PON dengan sangat baik, untuk itu kiranya kewajiban yang belum ditunaikan agar segera dapat direalisasikan,” ujarnya.

Ia pun meminta kepada para sopir transportasi PON XX untuk tetap sabar dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu Kamtibmas.

“Pemprov Papua telah mendengarkan dan menerima keluhan tersebut serta sudah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan itu,” katanya.

Selain itu, Gubernur berharap agar situasi kembali kondusif oleh karena masih berlangsungnya Peparnas XVI Papua 2021.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Resmi Jadi Kader NasDem, Sutrisna Wibawa bakal Bersaing Ketat dengan Bupati Gunungkidul

Mata Indonesia, Yogyakarta - Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sutrisna Wibawa, telah resmi bergabung sebagai kader Partai Nasional Demokrat (NasDem). Hal ini jelas memperkuat dinamika politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunungkidul 2024.
- Advertisement -

Baca berita yang ini