KST Papua Bisa Dirangkul dengan Pendekatan ‘Lunak’

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelompok separatis dan teroris (KST) Papua kembali melakukan kontak tembak dengan personel gabungan TNI-Polri di wilayah Intan Jaya, Papua pada Jumat 5 November lalu. Dalam kontak senjata itu seorang anggota KST Papua tewas tertembak.

“Benar terjadi kontak tembak dan informasinya dari KST Papua 1 MD (meninggal dunia),” kata Kepala Operasi Nemangkawi, Brigjen Ramdani Hidayat.

Meski kerap terjadi kontak tembak antar TNI-Polri dengan KST Papua, namun penyelesaian konflik sebenarnya juga bisa diselesaikan melalui cara lain. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa penumpasan KST Papua juga memerlukan pendekatan yang komperhensif dan melibatkan pihak lain.

“KST Papua tidak bisa ditumpas hanya dengan satu pendekatan, perlu pendekatan yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Soft approach perlu dilakukan untuk merangkul KST Papua supaya kembali ke NKRI, bagi yang tidak mau dan melakukan perlawanan dan kekerasan maka harus ditindak tegas,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Sabtu 6 November 2021.

Upaya pendekatan lunak juga dikemukakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan pendekatan lunak terhadap KST Papua.

“Pendekatan lunak ini yang harus kita promosikan ke masyarakat, pendekatan sinergi dalam penanggulangan terorisme yang berorientasi membangun karakter bangsa kita, karakter yang cinta damai, karakter yang toleransi, karakter yang menghargai perbedaan,” kata Boy.

Hal ini dinilai sesuai dengan Inpres nomor 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini