BIN, TNI dan Polri Diminta Segera Atasi Kekerasan yang Dilakukan KST Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri diminta untuk segera mengatasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin

“TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan penegakkan hukum dan keamanan kepada para perusuh,” katanya, Senin 1 November 2021.

Ia pun memastikan bahwa negara akan selalu hadir menangani masalah keamanan di Papua dengan sebaik-baiknya. “Negara tidak akan diam dengan aksi kekerasan di Papua,” ujarnya.

Ma’ruf juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya beragam kebijakan afirmasi untuk tanah Papua.

Ke depan, kata dia, akselerasi ini terus dilanjutkan oleh seluruh pranata pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ini penting demi mewujudkan Papua yang aman dan sejahtera.

“Pemerintah juga akan terus melanjutkan pembangunan seperti yang sudah digariskan terkait dalam Inpres (Instruksi Presiden) maupun Undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI untuk menjadikan papua aman dan sejahtera,” katanya.

Ia pun berpesan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua dapat bekerja sama dengan pemerintah menciptakan suasana kondusif di Papua. Kerja sama dinilai penting agar seluruh program yang telah diagendakan dapat terlaksana dengan baik.

“Diserukan kepada seluruh masyarakat terutama bagi tokoh-tokoh agama, tokoh adat untuk tetap tenang dan terus bekerja sama dengan pemerintah, dengan aparat pemerintah, dan aparat setempat,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini