Iran Tuduh Israel Lakukan Genosida di Palestina

Baca Juga

MATA INDONESIA, TEHERAN – Utusan Iran mengatakan kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB bahwa senjata atom yang dimiliki Israel merupakan ancaman nyata bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini dilontarkan ketika Iran meminta Israel untuk mendukung zona bebas nuklir regional.

“Senjata nuklir di tangan rezim ini menimbulkan ancaman paling serius bagi keamanan semua negara di Timur Tengah,” kata utusan Iran itu selama diskusi tentang perlucutan senjata nuklir global, melansir The Jerussalem Post.

Israel diduga memiliki kekuatan nuklir, tetapi tidak pernah mengkonfirmasi atau mengakui memiliki senjata nuklir. Sementara Iran dan Suriah telah lama menuduh Israel sebagai kekuatan nuklir rahasia.

“Israel telah berusaha untuk menggambarkan kemampuan senjata nuklir Iran sebagai tantangan terhadap stabilitas regional untuk mengalihkan perhatian dari persenjataan senjata nuklirnya sendiri serta instalasi nuklir rahasia dan tidak aman,” sambung utusan Iran.

Israel belum menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), katanya, dan itu menghambat pembentukan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Israel juga tidak mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa fasilitas senjata nuklirnya.

Pernyataan utusan Iran ini sekaligus sebagai respons atas pidato Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan yang mengatakan bahwa Iran dan Suriah tidak mematuhi perjanjian.

Secara keseluruhan, Erdan berbicara mengatasi eskalasi yang mengkhawatirkan di bidang kontrol senjata, menuduh bahwa Timur Tengah masih berjuang dengan kurangnya norma dan prinsip kontrol senjata yang kronis.

Erdan kemudian mencoba menjelaskan mengapa instrumen yang tersedia yang belum ditandatangani Israel, seperti NPT, tidak memadai untuk menangani masalah pengendalian senjata di Timur Tengah.

“Perjanjian Non-Proliferasi itu sendiri tidak memberikan solusi untuk tantangan keamanan yang unik di kawasan ini, apalagi pelanggaran berulang terhadap perjanjian itu oleh beberapa negara anggotanya. Empat dari lima kasus pelanggaran berat NPT terjadi di Timur Tengah,” tuturnya.

“Inisiatif seperti konferensi Zona Timur Tengah Bebas Senjata Nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya bertentangan dengan pedoman dan prinsip Zona Bebas Senjata Nuklir,” sambungnya.

Sementara utusan Iran menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dan terorisme nuklir terhadap mereka.

Sebelum akhir tahun 2021, Komite Pertama diharapkan untuk menyetujui resolusi, yang disebut “Risiko proliferasi nuklir di Timur Tengah,” yang diajukan oleh negara-negara Arab, termasuk Mesir, Yordania dan Uni Emirat Arab serta Otoritas Palestina.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini