Tidak Benar Banyak Klaster Covid-19 Muncul di Sekolah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kabar terkait banyaknya klaster Covid-19 di sekolah yang muncul usai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dibantah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menurutnya, dari data sampel yang diambil justru menunjukan jumlah kluster sekolah yang lebih sedikit. ”Jadi kalau kemarin banyak diskusi atau beredar hoaks klasternya banyak, sebenarnya tidak demikian. Kami sampaikan datanya secara transparan,” ungkapnya saat konferensi pers usai rapat terbatas terkait PPKM, Senin 27 September 2021.

Ia menjelaskan, pihaknya melakukan sampling di sejumlah sekolah di Jakarta dan Semarang. Dari beberapa sekolah di Jakarta, terdapat sekitar 80-90 subjek dites Covid-19 dan di Semarang sebanyak 258 subjek yang dites. Dari sampling tersebut menunjukan hasil yang beragam.

Menurutnya, jika ditemukan kasus di sekolah-sekolah dalam survei tersebut angkanya terhitung kecil. Artinya, kata dia, tidak terjadi kluster atau penyebaran di sekolah.

“Karena klaster itu kita definisikan kalau penyebaran terjadi di sekolah. Misalnya SDN Rawasari 30 orang diswab yang positif cuma 1 ya pasti itu bukan klaster. Kemungkinan besar itu misalnya SMP PGRI 20 Duren sawit dari 266, 21 positif nah itu kemungkinan besar klaster. Tapi kalau cuma satu orang itu enggak,” jelasnya.

Menkes Budi pun menegaskan bahwa PTM terbatas ini tak bisa ditunda lagi. Masyarakat harus bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. Menurut dia, munculnya kasus di sekolah tak berarti masyarakat harus menghindari kegiatan PTM terbatas.

Karena itu, saat ini pihaknya tengah fokus untuk melakukan surveillance dari yang sebelumnya passive case finding menjadi active case finding.

“Karena (kasus) sudah sedikit, kita yang keluar kita yang mengejar bola, kita yang aktif mencari. Bukan kita menunggu kalau ada yang panas atau bergejala, kita yang aktif keluar mengejar bolanya,” jelas Budi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini