MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengeluhkan rendahnya belanja kesehatan Covid-19 dari pemerintah daerah.
“Realisasinya baru 41,5 persen yaitu Rp 22,5 Triliun dari Rp 54,1 Triliun sejak Januari sampai Agustus 2021,” ujar perempuan dengan panggilan Ani itu melalui konferensi pers virtual, Kamis 23 September 2021.
Dana kesehatan Covid-19 itu bersumber dari earnmarking dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), Dana Desa, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Penggunaan DAU/DBH, menurut Ani, senilai Rp 11,7 triliun atau 29,9 persen dari anggaran senilai Rp 39,2 triliun.
Menteri Keuangan mengungkapkan realisasi tersebut meliputi penanganan Covid-19 senilai Rp 4 triliun, dukungan vaksinasi Rp 900 miliar, dukungan pada kelurahan Rp 300 miliar, insentif tenaga kesehatan Rp 4,1 triliun dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan yang ditetapkan pemerintah pusat Rp 2,4 triliun.
Dia juga mengungkapkan belanja dana bansos juga tercatat masih rendah sehingga Ani berharap hal itu bisa segera dipenuhi.