MATA INDONESIA, BANDUNG – Berdasarkan data korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2004-2020, ada 26 dari 34 provinsi yang memiliki kasus korupsi. ”Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di hadapan 120 legislator dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu 8 September 2021.
KPK mengingatkan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penganggaran.
”Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi,” ujar Firli.
Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. ”Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata dia.
Firli menyampaikan bahwa modus yang paling banyak adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Selain itu, dia mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.
Ketua KPK ini pun mengajak peserta yang hadir untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan nasioan tersebut melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
Firli pun mengatakan, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya adalah terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.
Ia pun menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah. Ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.
