Erick Thohir Apresiasi Kerja Sama PBSI dengan BNI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir mengapresiasi kerja sama antara PBSI dengan BNI. Dia berharap, kerja sama membuat pembinaan atlet lebih baik.

BNI menjadi sponsor utama PBSI dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Belum lama ini, BNI mengucurkan bonus apresiasi untuk tim yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020.

Tidak tanggung-tanggung, BNI memberikan uang tunai sebesar 6,4 miliar Rupiah ditambah 1 miliar Rupiah yang diperuntukkan untuk pembinaan atlet muda. BNI juga memberikan satu unit mobil ambulance yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional klinik Pelatnas PBSI.

Erick juga berharap kerjasama ini bisa berjalan sangat panjang demi terwujudnya pembinaan atlet yang lebih baik.

“Sesuai dengan blue print yang sudah disepakati oleh Bapak Presiden, kami BUMN bersama pihak swasta ditugasi untuk mendukung 17 cabang olahraga prioritas yang ditetapkan Pak Menpora. Dan salah satunya itu bulutangkis. Itu sebabnya saya memberi BNI karena memiliki visi dan misi yang sama, yaitu membawa Indonesia secara konsisten berprestasi di internasional,” kata Erick.

“Saya juga mendorong untuk kerjasama PBSI dan BNI ini adalah kerjasama jangka panjang, kalau perlu 10 tahun. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita itu tidak konsisten, hari ini mau, besok enggak. Tapi sekarang saya mau untuk 17 cabang olahraga ini kerjasamanya minimal lima tahun, kalau bisa sepanjang-panjangnya. Membina atlet ini perlu perjalanan panjang dan konsistensi, tidak bisa hanya sekali-kali,” ujarnya.

Selain kepada BNI, Erick juga mengucapkan terima kasih kepada PBSI dimana bulutangkis konsisten menyumbangkan medali.

“Jadi dengan kerja sama jangka panjang, pembinaan bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi, paska-pensiun para atlet bulutangkis, BNI membuka tangan secara lebar untuk mereka bisa bergabung dengan keluarga besar BNI,” ucapnya.

“Terima kasih untuk PBSI yang terus konsisten, menjadikan bulutangkis ini tambang medali dari tahun 1992 sampai saat ini. Luar biasa,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mitigasi PHK dan Penguatan JKP Menjadi Fondasi Ketahanan Ketenagakerjaan

0Oleh: Nabila Febrianti )*Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja.Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.Sektor alas...
- Advertisement -

Baca berita yang ini