IMF Tangguhkan Dana Pinjaman Rp6,3 T untuk Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Dana Moneter Internasional (IMF) menangguhkan pinjaman ke Afghanistan sebesar 440 juta USD atau sekitar 6,3 triliun Rupiah, karena kurangnya kejelasan tentang pemerintah negara itu setelah Taliban menguasai Kabul.

Pengumuman IMF datang di tengah tekanan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) – yang memegang saham terbesar IMF, untuk memastikan bahwa bagian Afghanistan dari alokasi cadangan Hak Penarikan Khusus tidak jatuh ke tangan Taliban.

“Saat ini ada ketidakjelasan dalam komunitas internasional mengenai pengakuan pemerintah di Afghanistan, sebagai konsekuensinya negara tersebut tidak dapat mengakses SDR atau sumber daya IMF lainnya,” kata juru bicara IMF.

“Seperti biasa, IMF dipandu oleh pandangan masyarakat internasional,” tambah juru bicara itu, melansir Reuters, 20 Agustus 2021.

Pada 2019, IMF menangguhkan akses SDR Venezuela setelah lebih dari 50 negara anggota yang mewakili mayoritas kepemilikan saham IMF menolak untuk mengakui pemerintahan Presiden Nicolas Maduro setelah pemilihannya kembali yang disengketakan.

IMF juga menangguhkan transaksi dengan Myanmar setelah junta militer merebut kekuasaan pada kudeta awal Februari dan menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan sebelumnya bahwa departemen itu mengambil langkah-langkah untuk mencegah Taliban mengakses cadangan kekayaan negara itu.

Bahkan jika Afghanistan ingin mendapatkan kembali akses ke SDR, tidak mungkin Taliban dapat menghabiskan sumber daya tersebut karena itu akan membutuhkan negara lain untuk bersedia menukar SDR dengan mata uang yang mendasarinya, sebuah transaksi yang kemungkinan akan diblokir oleh AS yang sudah lama berdiri.

Pejabat Afghanistan dan AS mengatakan sebagian besar aset bank sentral Afghanistan senilai hampir 10 miliar USD disimpan di luar Afghanistan, kemungkinan menempatkan mereka di luar jangkauan pemberontak. Seorang pejabat pemerintahan Biden sebelumnya mengatakan bahwa aset bank sentral Afghanistan yang disimpan di Negeri Paman Sam tidak akan diberikan kepada Taliban.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini