Pertamina Perluas Layanan di Papua Barat untuk Bantu Masyarakat Dapatkan BBM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Sub-Holding Commercial & Trading (C&T) Region Papua Maluku terus mengembangkan jaringan Pertashop yang berada di wilayah Papua Barat pada khususnya.

Menurut Unit Manager Communication & CSR Pertamina Regional Papua Maluku, Edi Mangun, upaya perluasan Pertashop ini dilakukan untuk meningkatkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Dengan adanya Pertashop, masyarakat dapat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih dekat dan cepat, sehingga dapat memangkas jarak tempuh ke SPBU terdekat yang bisa berjarak beberapa kilometer,” katanya, Senin 15 Agustus 2021.

Edi mengungkapkan bahwa untuk memuluskan rencana tersebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan outlet. Adapun harga dan kualitas BBM yang disajikan Pertashop sama dengan yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kami berharap Pertashop dapat menjadi jawaban pemerataan distribusi energi yang akan memberikan efek berkelanjutan bagi perkembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Pertashop merupakan lembaga penyalur resmi Pertamina berskala lebih kecil dari SPBU yang dimiliki oleh Pertamina, dan telah memenuhi aspek legalitas dan aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment).

Pertashop juga merupakan bagian penting dari program OVOO (One Village One Outlet) yang digalakkan oleh Pertamina. Semenjak digalakkan pada 2020 silam, Pertashop disebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Hingga saat ini, total sudah 16 titik Pertashop beroperasi di wilayah Papua Barat dengan rincian 10 titik tersebar di wilayah Manokwari hingga Manokwari Selatan, 2 di Kaimana, 1 di Fak Fak, dan 3 di wilayah Sorong.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini