Belum Ada Indikasi Pidana Dalam Kasus Kartel Kremasi Jenazah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Polisi belum bisa menyimpulkan ada indikasi pidana dalam kasus dugaan kartel kremasi jenazah.

Hal itu diungkapkan Kanit Krimum Polres Jakarta Barat AKP Avrilendy saat mengungkapkan kasus tersebut.

Saat ini ada tiga orang yang diperiksa berkaitan dengan kasus yang diduga melibatkan Yayasan Kematian dan Rumah Duka Mulia Karawang, Jawa Barat.

Sebelumnya, pemilik Rumah Duka Abadi, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Martin, warga yang pertama kali menyebarkan pesan berantai terkait kasus ini, juga telah dimintai keterangan oleh polisi.

Kasus itu bermula dari sebuah pesan berantai berjudul ‘Diperas Kartel Kremasi’ yang viral di media sosial.

Martin mengungkapkan lonjakan harga kremasi yang harus dikeluarkan di masa pandemi Covid19 bisa mencapai Rp 80 juta. Dalam pesan tersebut, Martin, warga Jakarta Barat, mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia pada 12 Juli 2021.

Petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman DKI Jakarta membantu mencarikan kremotrium untuk ibunya.

Akhirnya, Martin memutuskan mengkremasi jenazah kakaknya di Cirebon, Jawa Barat, keesokan harinya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini