MATA INDONESIA, JAKARTA – Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menegaskan bahwa pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus terus digaungkan di Tanah Papua. Nilai-nilai Pancasila juga diharapkan jadi pedoman untuk menciptakan kedamaian di Papua. Pancasila juga harus dipahami sebagai mata rantai untuk mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke
“Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpedoman pada lima sila Pancasila,” ujarnya, Kamis 22 Juli 2021.
Paulus juga mengungkapkan latar belakang sejarah integrasi Papua itu tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak. Hal itu tidak bisa diabaikan dan hingga kini masih terus didengungkan para pihak baik generasi tua sampai generasi muda atau milenial.
“Itu sebagai catatan pertama bagi kita semua bahwa soal integrasi itu masih ada penolakan-penolakan yang dilakukan,” katanya.
Termasuk sebelumnya ada Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Momen ini kerap kali diperingati oleh beberapa orang yang memang masih mempertanyakan tentang sejarah Papua.
“Kalau dilihat tahun 2019, kejadian sampai terjadinya rasisme itu kan persoalannya ada hubungan dengan New York Agreement itu, di Malang tanggal 15, kemudian tanggal 16-17 di Surabaya. Itu berkaitan sehingga terjadi hal seperti itu. Jadi artinya itu rekam jejaknya, pergolakan itu masih terus ada,” ujarnya.
Menurut Paulus, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan kelompok-kelompok bersenjata, juga kelompok politik di kabupaten, kota, provinsi, bahkan seluruh Indonesia dan belahan bumi lain.
“Mereka punya pemikiran sendiri. Tapi di sisi lain yang disayangkan harus selalu diakhiri dengan kekerasan atas nama pribadi dan kelompok. Umumnya mereka terus menuntut kebebasan atau perjuangan sesuai pemahaman mereka. Itu terjadi sehingga menggerus nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada juga pergerakan politik dalam kelompok diaspora yang berada di belahan bumi atau negara lain. Misalnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan kelompok lainnya. Mereka melakukan pergerakan serta mendorong berbagai isu yang seakan benar, tetapi kenyataannya tidak.
Menurutnya, kaum milenial Papua sebenarnya memiliki banyak unsur kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kapasitas dan konektivitas. Butuh pendekatan yang baik untuk mengambil hati mereka agar bisa paham bahwa Indonesia punya dasar negara yaitu Pancasila.
“Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua,” ujarnya.
Ia pun berharap tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua agar lebih sejahtera, aman dan damai.