Mantul, BNPB Juara Pertama Penghargaan PBB

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih laman PetaBencana.id dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai juara pertama inovasi pelayanan publik dari pemerintah.

Laman tersebut mendapat United Nations of Public Service Awards (UNPSA) 2019 untuk kategori “Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik.”

Piala tersebut diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima piala dan piagam dengan didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin 24 Juni 2019.

Selain itu, mereka juga didampingi Sestama BNPB Dody Ruswandi dan inovator Yayasan PetaBencana.id, Mahardika.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata, bahwa Bangsa Indonesia semakin responsif terhadap kemajuan pelayanan publik,” kata Menteri Syafruddin.

Melalui penghargaan itu, Indonesia juga semakin dikenal bangsa lain melalui UNPSA.

Indonesia selalu mengikuti UNPSA Award itu sejak 2014 dengan menghadirkan lima inovasi menjadi finalis. Tahun berikutnya Indonesia menghasilkan dua runner up dan tiga finalis dalam UNPSA.

Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2018, Sistem EDAT menjuarai ajang bergengsi tersebut.

PetaBencana.id merupakan sebuah platform gratis berbasis website yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara real time. Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian

Berita Terbaru

Langkah Besar Negara: UU PPRT Lindungi Pekerja Rentan

Oleh: Dwi Saputri*)Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak strategis dalam memperkuat arsitektur ketenagakerjaan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Regulasi ini mencerminkan kemajuan signifikan dalammemastikan bahwa seluruh bentuk pekerjaan, termasuk sektor domestik, mendapatkanpengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara. Negara menegaskankomitmennya untuk menghadirkan sistem kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia.Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan capaian penting dalam perjalanan bangsa menuju sistem ketenagakerjaanyang lebih berimbang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadappekerja rumah tangga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Momentum ini sekaligus memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial, serta menjadisimbol hadirnya negara dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.UU PPRT menghadirkan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja rumahtangga. Hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kini menjadi bagiandari sistem yang terintegrasi, didukung dengan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Selain itu, pengaturan hubungan kerja yang lebih jelas menciptakan kepastian dan transparansi, sehingga mendorong terciptanya ekosistem kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskanbahwa UU PPRT...
- Advertisement -

Baca berita yang ini