MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) yang digagas pemerintah diharapkan mampu menyokong pertumbuhan usaha para pelaku ekonomi di segmen ultra mikro dan UMKM. Hal itu diungkapkan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya.
Berly mengharapkan peta jalan holding BUMN UMi memiliki keberpihakan yang nyata terhadap masa depan pengembangan usaha UMi dan UMKM di Indonesia.
Dirinya mengaku mengapresiasi langkah pemerintah, lantaran dampak baik yang sangat besar bagi pelaku usaha ke depannya pada segmen tersebut.
Jika pelaku usaha di sektor UMi dan UMKM lebih berdaya, maka akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Tinggal tunggu detail blueprint-nya. Tentu kita harapkan holding ini mampu mendukung dan membesarkan UMKM. Setelah tahu blueprint-nya, baru kita tahu seperti apa peta jalan yang diusung holding ini,” ujar Berly
Pemerintah tengah membentuk holding ultra mikro dengan mengintegrasikan tiga BUMN yang melayani sektor ultra mikro dan UMKM. Ketiga BUM itu yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
BRI sebagai induk holding akan melaksanakan rights issue dengan keterlibatan pemerintah di dalamnya, melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai.
Berkaitan proses tersebut, pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI.
Dengan adanya holding ini, pemerintah ingin memastikan penyaluran pembiayaan kredit kepada pelaku ultra mikro dan mikro yang membutuhkan kredit dengan bunga rendah akan jauh lebih terarah, mudah dan juga ada pertambahan nasabah baru yang signifikan.
Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, terdapat sekira 62 juta unit usaha mikro dan ultra mikro di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, yang baru tersentuh layanan jasa keuangan formal sekitar 32 juta unit atau 50,9%-nya saja. Sinergi tiga BUMN untuk ultra mikro ditargetkan memperluas pendanaan bagi kurang lebih 29 juta pelaku usaha ultra mikro pada 2024 mendatang.
Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki sebelumnya menyebutkan porsi kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih kurang dari 20 persen. Angka ini kalah jauh dibandingkan rasio pembiayaan UMKM di negara tetangga di kawasan Asean.
 yang digagas pemerintah diharapkan mampu menyokong pertumbuhan usaha para pelaku ekonomi){kind=link}