Terus Bertambah, ASN Pemkot Bandung yang Positif Covid-19 Jadi 400 Orang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Penyebaran kasus positif covid-19 makin menggila di lingkungan Pemkot Bandung., Sebelumnya hanya 200 orang  aparatur sipil negara (ASN) yang terjangkit, kini sudah bertambah menjadi 400 orang.

“Data terbaru mengungkapkan ada 400 orang yang terkonfirmasi positif covid-19,’ ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, Selasa 29 Juni 2021.

Data ini hanya hanya ASN saja, belum non-ASN. Di Setda termasuk BKPSDM total seluruhnya sudah di angka 70 orang. Angka keterpaparan pegawai di Pemkot Bandung ini terus naik jika dibandingkan data Jumat 25 Juni 2021 yang hanya mencapai 200 ASN.

Menurut Adi, jumlah pegawai yang terpapar Covid-19 tersebut dipastikan akan terus bertambah menjelang sore hari nanti. Hal itu mengingat data non ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19 baru akan diterima pada pukul 14.00 WIB.

Kasus ASN terbanyak yang terinfeksi Covid-19 paling banyak terjadi di Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan Satpol PP. Para ASN diduga terpapar karena bertugas langsung dengan melayani masyarakat dan bekerja di luar rumah yang memiliki resiko tinggi tertular Covid-19.

Dengan maraknya kasus Covid-19 ini, maka setiap atasan di OPD masing-masing secara ketat memberikan arahan kepada seluruh ASN agar bisa memaksimalkan bekerja dari rumah atau WFH. Ketika ada ASN yang akan bekerja di kantor harus mendapatkan persetujuan dari atasannya.

“Kalau yang keluar rumah harus memastikan ada penugasan dinas tertentu,” ujar dia.

Adi berharap para ASN tidak lengah dalam situasi pandemi Covid-19, terutama dengan keberadaan varian virus baru. Karena ketika mereka terpapar bisa membawanya ke rumah dan menyebarkan ke keluarga.

“Jangan memaksa untuk ke kantor. Takutnya ini menjadi pembawa dan menularkan ke anak istri,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini