Respons Kasad Andika Soal Menhan yang Sebut 3 Persen TNI Terpapar Radikalisme

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kepala Staf TNI AD (Kasad) Andika Perkasa menanggapi serius pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menyebut sebanyak 3 persen anggota TNI telah terpapar radikalisme sampai menolak Pancasila.

Andika pun mengaku dirinya belum pernah mendengar laporan tersebut sebelumnya. Namun, ia memilih bersikap tenang dengan segera melakukan koordinasi ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Kami berkoordinasi dengan Kemenhan untuk mendapatkan detail temuan itu,” ujar Jenderal Andika di Jakarta, Kamis 20 Juni 2019.

Ia secara tegas berkata pihaknya tetap membuka diri, mengavaluasi dan menindaklanjuti bila temuan itu terbukti benar, demi perbaikan di tubuh TNI.

Tapi, Andika meminta seluruh kementerian, lembaga hingga masyarakat ikut membantu agar TNI menjadi lebih baik dalam menjaga keutuhan bangsa di bawah ideologi Pancasila.

Sebelumnya, Menhan Ryamizard menyebut tiga persen anggota TNI telah terpapar radikalisme dan menolak Pancasila sebagai ideologi. Tak hanya TNI, Menhan juga menyebut ada unsur mahasiswa, PNS dan pegawai BUMN yang berpandangan sama.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini