Tingkatkan Kesejahteraan Petani di Masa Pandemi Lewat Produk Pertanian Nasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah diminta untuk fokus memperluas akses pasar produk pertanian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam masa pandemi. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta.

“Bantu akses pasar petani terutama untuk produk segar seperti sayuran dan buah-buahan,” katanya di Jakarta.

Menurut dia, pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi hasil petani merupakan kebijakan yang perlu diprioritaskan pemerintah bila ingin memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Untuk itu, dirinya menyarankan pada 2021 pemerintah memprioritaskan dukungan penyerapan hasil pertanian di dalam negeri.

Agar hasil pertanian dapat diserap secara optimal, lanjutnya, diperlukan peningkatan infrastruktur subsektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan serta perdagangan ritel, mendorong kemitraan dengan penjamin (offtaker) dan di sisi konsumen, meningkatkan daya beli mereka.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang masih mampu memperlihatkan laju pertumbuhan positif di saat pandemi dengan pertumbuhan sebesar 2,15 persen year-on-year (YoY) dalam triwulan pertama tahun 2021 ini.

Ekspor sektor pertanian juga memperlihatkan pertumbuhan 16,2 persen (YoY) dan 20,8 persen month-to-month (MtM) atau tiga persen dari total ekspor Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah pihak seperti Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bersama perusahaan Pemerintah Federal Jerman Deutshe Gesellschaft fur Internasional Zusammenarbeit (GIZ) secara resmi telah menandatangani perubahan (adendum) kesepakatan kerja sama untuk program pasokan pertanian berkelanjutan menuju pasar global.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, mengatakan kerjasama ini untuk membangun rantai pasok pertanian berkelanjutan yang bebas deforestasi dan terhubung dengan pasar global diantaranya seperti karet dan komoditi lainnya.

Menurut dia, kerja sama lanjutan antara Pemda Kapuas Hulu dan GIZ itu juga untuk membangun rantai pasok pertanian berkelanjutan yang bebas deforestasi dan terhubung dengan pasar global.

Terkait pasar global, produk lokal dinilai perlu benar-benar menerapkan prinsip berkelanjutan agar dapat bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga untuk menjamah pasar global di berbagai kawasan di dunia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini