Jokowi: Wali Kota Punya Peran Penting Atasi Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut, wali kota punya peran penting untuk menangani kasus Covid-19 di Indonesia dan memulihkan perekonomian.

“98 Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) memiliki peranan besar dalam mengatasi penanganan covid di Tanah Air dan juga memulihkan perekonomian nasional,” kata Jokowi, Selasa 25 Mei 2021.

Jokowi menambahkan, APEKSI harus dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta 98 Wali Kota yang tergabung di APEKSI mengoptimalkan dana APBD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dana APBD harus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina APEKSI, Bima Arya Sugiarto mengatakan, kolaborasi antara Apeksi dengan Apkasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Apkasi juga membantu menyosialisasikan program-program pemerintah.

“Peran itu tetap akan kita lakukan, membantu pemerintah agar kebijakan dipahami dan sampai kepada semua stakeholder. Namun, ke depan Apeksi tidak hanya sebagai bagian sosialisasi tapi juga referensi dari kebijakan prembangunan nasional,” kata Bima.

Menurut Bima, menggerakkan kota-kota dengan kekuatan ide dan kekuatan data adalah mimpi yang sempurna. Kota harus dikembangkan oleh ide dan juga the power of data.

“Kita lihat bagaimana perencanaan yang matang dan data yang kuat bisa gerakkan kota dengan lebih cepat. Hari ini kita lihat semua harus berbasiskan data, kita pelajari angka di mana-mana,” ucapnya.

“Kebutuhan kita untuk memahami menggunakna data jauh lebih relevan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Karena itu, Apeksi akan fokus untuk bangun jaringan data kota yang akan jadi referensi kebijakan di masa depan,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini