KPK Ingin Kasus Sjamsul Nursalim Segera Disidangkan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Sebelum Desember tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan sidang terduga korupsi pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istri, Itjih Nursalim segera digelar.

“Kita harus masuk secepatnya prosesnya di pengadilan, ya itu dulu,” ujar Saut kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Rabu (12/6/2019).

Sebelumnya KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, ke Singapura.

SPDP dikirimkan KPK ke tiga lokasi di Singapura pada 17 Mei 2019 yakni The Oxley, Clum Road, Head Office of Giti Tire Pte.Ltd. Selain itu juga dikirim ke rumah mereka di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jaksel.

Ketika ditanya soal rencana meminta agar Sjamsul Nursalim ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO), Saut tak menjawab dengan lugas.

KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dana BLBI. Sjamsul diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun terkait kewajiban yang tidak dibayarkan Sjamsul dalam pengambilalihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) oleh BPPN.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini