Pengamat: Penegakkan Hukum Terhadap KSP tetap Dalam Koridor HAM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat intelijen, Stanislaus Riyanta menilai bahwa upaya penegakkan hukum terhadap kelompok separatis Papua (KSP) tetap dilakukan dalam koridor Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat, target utamanya adalah kelompok separatis tersebut.

“Penegakan hukum tentu juga ada koridor HAM, yang diburu oleh aparat adalah kelompok KKB yang sudah menyerang masyarakat dan aparat dengan senjata,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Kamis 29 April 2021.

Maka, supaya penegakkan hukum terhadap KSP bisa berjalan baik dan tidak melewati batas-batas HAM, peran intelijen dalam memetakan kekuatan lawan perlu diperkuat.

“Untuk mencegah korban dari masyarakat maka peran intelijen sangat penting untuk memastikan siapa lawan siapa kawan,” kata Stanislaus.

Saat ini, aparat keamanan berhasil menembak sembilan anggota kelompok separatis Papua (KSP) saat terjadi kontak senjata di Kampung Makki, Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Selasa 27 April 2021.

Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol Iqbal Alqudussy menegaskan bahwa sembilan anggota tersebut tewas. Peristiwa ini merupakan termasuk penindakan polisi tersebut merupakan bagian dari operasi penyergapan aparat TNI-Polri di Markas KSP Olenski.

“Mengakibatkan korban dari kelompok separatis sebanyak sembilan orang,” kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan pengejaran dilakukan usai KSP melakukan sejumlah serangan di wilayah Ilaga dalam  beberapa waktu terakhir. Komplotan bersenjata itu melarikan diri ke sekitar Kampung Makki.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini