Terkait COVID-19, Italia Tegas Tolak Wisatawan India

Baca Juga

MATA INDONESIA, ROMA – Italia mengikuti langkah negara lain yang memberlakukan pembatasan perjalanan bagi wisatawan asal India. Langkah ini diambil pemerintah Italia guna mencegah penyebaran varian COVID-19 dari negara yang tengah berjuang dari lonjakan inveksi virus corona.

Menteri Kesehatan Italia, Roberto Speranza mengatakan di Twitter bahwa dia telah menandatangani perintah yang melarang pelancong asing yang telah berada di India dalam 14 hari terakhir untuk memasuki Negeri Pizza.

Meski demikian, penduduk Italia yang kembali dari India tetap diizinkan masuk dengan syarat menyertakan hasil tes negatif pada saat keberangkatan dan saat kedatangan. Kemudian harus melakukan karantina.

Sementara mereka yang sudah berada di Italia dan melakukan perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari terakhir diminta untuk menjalani pemeriksaan usap.

“Ilmuwan kami sedang bekerja untuk mempelajari varian baru India,” kata Menteri Kesehatan Italia, Roberto Speranza, melansir Reuters, Minggu, 25 April 2021.

India, yang menghadapi krisis kesehatan, sedang memerangi jenis mutan ganda COVID-19. Pada Minggu (25/4), negara yang terletak di kawasan Asia Selatan itu mencetak rekor kasus virus corona harian tertinggi di dunia, yakni sebanyak 349,691.

Penghitungan total infeksi di negara tersebut mencapai 16,96 juta dan kematian 192.311 setelah 2.767 lainnya meninggal dalam semalam, berdasarkan data kementerian kesehatan India.

Dekan Brown University School of Public Health, Ashish Jha, memperingatkan dalam op-ed yang diterbitkan di Washington Post bahwa negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu berada di ambang bencana kemanusiaan.

Kepala Menteri Delhi, Arvind Kejriwal memperpanjang lockdown selama sepekan ke depan demi membendung penularan virus corona yang menewaskan satu orang setiap empat menit.

“Lockdown adalah senjata terakhir yang harus kami ambil untuk menangani virus corona, tetapi dengan kasus yang meningkat begitu cepat, kami harus menggunakan senjata ini,” kata Kepala Menteri Delhi, Arvind Kejriwal.

Adapun, sebanyak enam negara memasukkan India dalam daftar larangan perjalanan internasional saat gelombang kedua COVID-19 mengganas di negara itu.

Menurut laporan India Today, enam negara yang melarang masuk turis asal India adalah AS, Australia, wilayah Hong Kong, Inggris, Pakistan, dan Selandia Baru. Selain melarang kunjungan turis asal India, enam negara itu juga melarang warganya bepergian ke negara yang dipimpin oleh Presiden Ram Nath Kovind.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini