MATA INDONESIA, JAKARTA – Fokus untuk membenahi permasahan negara seperti mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan membenahi perekonomian rakyat membuat beberapa pihak setuju jika pilkada serentak digelar pada tahun 2024. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengemukakan bahwa energi bangsa bisa dioptimalkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi membuat ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” kata Djarot.
Selain itu, Djarot juga menegaskan bahwa perubahan UU Pilkada tidak perlu dilakukan. Mengingat pelaksanaan pilkada serentak 2024 bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan pilkada 2024.
Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaehan juga menilai bahwa penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024 murni untuk tujuan efektivitas dalam berpolitik.
“Maka 2016 dibuatlah undang-undang untuk mengatur agar pilkada dan pemilu nasional dilakukan secara serentak tujuannya pertama untuk efisiensi hari-hari politik di negara kita,” kata Ferdinand kepada Mata Indonesia News, Jumat 23 April 2021.
Adapun, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sesuai dengan Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.