Pengamat: Jaga Kualitas Produk agar Kinerja Ekspor Makin Moncer

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kunci agar kinerja ekspor makin meningkat adalah dengan diversufukasi komoditas dan negara tujuan. Hal itu diungkapkan oleh Pengamat ekonomi dari Center of Reform of Economics (Core) Yusuf Rendi Manilet.

“Diversifikasi produk ekspor artinya ekspor didorong untuk lebih bernilai tambah tinggi. Tidak hanya untuk komoditas bernilai rendah, tetapi yang bernilai tambah tinggi juga harus dilakukan pemerintah,” kata Yusuf.

Dirinya berpendapat bahwa perbaikan harga komoditas ekspor secara global, termasuk produk unggulan Indonesia seperti batu bara, CPO, dan tembaga, harus dijadikan sebagai momentum untuk mendorong diversifikasi produk ekspor.

Selain juga

Tak hanya itu perlu didukung oleh penguatan industri manufaktur di dalam negeri serta peningkatan anggaran untuk riset dan pengembangan di dalam negeri.

“Saya kira itu kebijakan jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah untuk memaintain kinerja ekspor agar tetap sustainable tumbuh dan tidak berpengaruh terhadap beberapa gejolak ekonomi dunia global,” katanya.

Lebih lanjut ia menyarankan pemerintah untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor dengan menargetkan negara-negara potensial seperti misalnya Pakistan, Afrika Selatan kemudian Mesir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai 18,35 miliar dolar AS atau tertinggi sejak Agustus 2011 yang kala itu angka ekspornya mencapai 18,64 miliar dolar AS.

“Nilai ekspor pada Maret 2021 yang mencapai 18,35 miliar dolar AS ini tertinggi sejak Agustus 2011 yang waktu itu nilai ekspornya 18,64 miliar dolar AS,” kata Kepala BPS Suhariyanto.

Suhariyanto menyampaikan meningkatnya permintaan dari berbagai negara diiringi kenaikan berbagai komoditas andalan Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap performa ekspor Indonesia pada Maret 2021.

BPS mencatat ekspor RI pada Maret 2021 sebesar 18,35 miliar dolar AS mengalami peningkatan 20,31 persen jika dibandingkan dengan Februari 2021 dan meningkat 30,47 persen jika dibandingkan Maret tahun sebelumnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini