MATA INDONESIA, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya PT Pupuk Kaltim akan segera membangun pabrik pupuk di Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Rencana ini diapresiasi dan didukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyatakan, BKPM akan membantu sepenuhnya PT Pupuk Kaltim dalam mengurus izin-izin yang diperlukan, termasuk insentif fiskal berupa Tax Holiday dan Tax Allowance. Ini ditujukan agar proyek perluasan tersebut berjalan dengan baik. ”Saya janji sama Pak Dirut, urusan ekspansi nanti, izinnya semua diurus di BKPM,,” kata Bahlil kunjungan kerjanya ke PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat 16 April 2021.
Menurut Bahlil, menahan izin sama saja dengan menahan penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, perizinan yang tersendat, juga bisa menahan perbaikan peringkat kemudahan berusaha di mata internasional.
”Khusus untuk Papua, saya yang akan turun langsung. Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Jadi pupuk ini jangan dianggap main-main. Nilainya bukan hanya bisnis, tapi nilai pengabdian, nilai pemerataan. Nilainya adalah kebersamaan. Apalagi kebutuhan pupuk nasional masih di atas kapasitas produksi nasional,” kata Bahlil.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menyatakan siap menjalankan pengembangan kawasan di Papua Barat sebagai bagian dari upaya pengembangan perusahaan. Proyek pengembangan di Papua Barat yang dimaksud ini adalah proyek pendirian pabrik pupuk urea, amoniak, dan juga methanol.
Menurut Bakir, proyek besar ini memang membutuhkan dukungan pemerintah, antara lain dukungan harga gas yang kompetitif dengan alokasi yang mencukupi, tax holiday, serta penentuan lokasi. “Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Terus terang saja kami tidak pernah merasakan hambatan apapun dari pihak BKPM. Semua mendukung,” kata Bakir.