MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebagian anggota Komisi IX DPR yang menjadi relawan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto menuai perhatian publik. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengemukakan bahwa tindakan tersebut bisa menuai reaksi negatif.
“Anggota DPR ini berkali-kali memberikan contoh yang tidak baik pada masyarakat. Sudah pernah terjadi sebelumnya dengan persoalan tentang jamu untuk mematikan virus,” kata Tulus kepada Mata Indonesia News, Kamis 15 April 2021.
Ia juga menilai bahwa percontohan yang tidak baik ini seharusnya tidak diulangi. Maka ia menegaskan agar pihak yang terus mengemukakan penggunaan vaksin Nusantara diberikan teguran keras.
“Pihak yang coba untuk mempromosikan vaksin tersebut saya kira harus diberikan teguran keras,” kata Tulus.
Adapun, tindakan sebagian anggota Komisi IX DPR yang menjadi relawan vaksin Nusantara juga menuai perhatian dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak terkait dengan proses yang berlaku untuk menjadikan vaksin tersebut bisa diproduksi secara massal.
“Yang jelas itu (anggota DPR jadi relawan vaksin Nusantara) bukan dalam kaitannya dengan BPOM untuk menjadikan produk bisa dibuat massal,” kata Penny.
Penny berharap apa yang dilakukan anggota DPR tersebut tidak membuat masyarakat menjadi bingung terhadap keberadaan vaksin tersebut.
“Jadi BPOM sudah menyampaikan (hasil uji klinis fase satu), itu kembali ke masing-masing pihak. Hanya mudah-mudahan, dampaknya ke masyarakat jangan membuat bingung. Dan masyarakat harus pintar untuk menilai dan memilih,” kata Penny.
