Percepatan Pembangunan Papua Bisa Hentikan Kontra Narasi dengan Syarat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua bisa menghentikan kontra narasi dari pihak yang ingin melepaskan provinsi paling timur Indonesia itu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun ada syaratnya.

Tokoh Papua, Nick Messet mengungkapkan syarat tersebut kepada Mata Indonesia TV yang dikutip, Sabtu 3 April 2021.

“Asal saja Inpres Bapak Presiden itu, dijalankan dengan baik oleh penyelenggara di lapangan,” ujar Nick.

Mereka yang ditunjuk di tanah Papua nanti harus orang-orang yang benar-benar jujur, setia mengabdi kepada Presiden Jokowi untuk membangun di sana.

Pembangunan itu bisa mensejahterakan rakyat Papua tanpa kecuali sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalannya dari saudara-saudaranya di bagian Indonesia lainnya.

Mereka harus mendengar apa yang diinginkan masyarakat Papua, jangan paksa mereka dengan program-program inisiatif Jakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini