Gubernur Khofifah Tolak Impor Beras

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menolak impor beras untuk daerahnya karena produknya mencukupi.

“Sekarang sedang surplus sehingga tidak ada kebutuhan Jatim untuk suplai beras impor,” ujar Khofifah.

Jatim bisa mencukupi kebutuhan pangan dan mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani.

Data Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Provinsi Jawa Timur akan mengalami surplus beras karena sampai semester I 2021 luas panen dihitung asumsi hingga April 2021 seluas 974.189 hektar yang menghasilkan 3.053.994 ton.

Menurut Khofifah surplus beras di Jatim tahun ini akan mencapai 902.401 ton beras dan masih bisa bertambah karena Satgas pangan hingga kini akan terus berkeliling menyerap padi rakyat.

Gubernur Jawa Timur pun mengingatkan masyarakatnya agar tidak khawatir atau cemas kekurangan beras karena stok aman bahkan surplus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini