INACA Berharap Pemerintah Berikan Korting terhadap Bahan Bakar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) berharap pemerintah memberikan korting terhadap avtur atau bahan bakar serta fleksibilitas pembayaran untuk memudahkan beban maskapai penerbangan di tengah hantaman pandemi virus coroba.

Denon Prawiraatmadja selaku Ketua Umum INACA mengungkapkan bahwa bantuan diperlukan demi melancarkan usaha maskapai penerbangan. Sebagai catatan, biaya bahan bakar avtur memakan 40-45 persen biaya operasional maskapai. PT Pertamina (Persero) merupakan penyedia avtur satu-satunya di Nusantara.

“Kita sama-sama tahu ini merupakan tulang punggung penerbangan. Kami mencari solusi agar penyelenggaraan avtur ini bisa juga mendapatkan semacam penundaan bayar atau diskon yang tentunya juga tidak memberatkan Pertamina,” kata Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja.

Denon menambahkan INACA tengah mengusahakan insentif pajak untuk para pengusaha di sektor penerbangan, misalnya saja korting Pajak Penghasilan (PPh). Denon mengungkapkan bahwa tahun lalu, wacana ini sudah disampaikan kepada pemerintah, akan tetapi terhambat karena Kementerian Keuangan meminta data perpajakan anggota INACA.

“Kendala yang dihadapi ternyata ada permintaan Kemenkeu untuk melampirkan jumlah nominal pajak di perusahaan anggota INACA. Jadi saya sampaikan bahwa angka itu sebetulnya sudah ada di Ditjen Pajak sehingga tinggal mekanisme pemberian stimulusnya saja dijalankan,” ujarnya.

“Ini sudah kita sampaikan secara tertulis. Harapannya 2021 selain isu kesehatan yang sudah bisa ditangani dengan baik melalui distribusi vaksin, stimulus tepat guna mengenai avtur, PJP4U dan biaya-biaya bandara yang bisa membantu operasional maskapai,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini