Bintang Film Indonesia Ramai-ramai Surati Presiden Jokowi, Ada Apa?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah aktris dan aktor tanah air ramai-ramai memposting sebuah surat untuk Presiden RI Joko Widodo. Surat tersebut kompak mereka bagikan melalui akun sosial media, Instagram.

Setelah dilihat secara seksama, para bintang dan pegiat film Indonesia menuliskan surat tersebut untuk meminta dukungan. Mereka meminta bantuan Presiden Indonesia agar memajukan industri perfilman tanah air di masa pandemi.

“Bapak Jokowi yang kami hormati, kami semua siap untuk mempertahankan apa yang telah kami capai, tetapi kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami butuh bantuan dan dukungan negara agar apa yang sudah terbangun tidak musnah sia-sia,” begitu sepenggal isi dari surat yang beredar.

Tak sampai disitu, dalam surat tersebut, para sineas film juga meminta bantuan negara untuk memberantas pembajakan film. Pasalnya, kejahatan tersebut semakin merajalela khususnya di masa pandemi seperti ini yang membuat masyarakat masih takut pergi ke bioskop.

“Bioskop, yang walau telah dibuka dengan kapasitas hanya 50 persen ternyata masih ditakuti masyarakat untuk dikunjungi, sementara pembajakan film di masa pandemi ini kian merajalela, terus mengancam masa depan industri film Indonesia,” bunyi surat tersebut.

Di akhir surat, tertulis bahwa para pegiat film siap memajukan dan membangkitkan kembali perfilman Indonesia. Mereka juga akan meneruskan laju perekonomian di industri tersebut.

Sementara itu, industri perfilman tanah air bisa dibilang babak belur di masa pandemi. Maraknya wabah Covid-19 ini memaksa seluruh bioskop tutup dan produksi syuting terhenti.

Alhasil, fenomena itu berimbas pada perekonomian termasuk para karyawan di bioskop-bioskop tanah air.

Surat untuk Presiden RI itu ramai-ramai di posting para aktor dan aktris tanah air. Mulai dari Vino G. Bastian, Joe Taslim, Jefri Nichol, Vanesha Pricilla, Pevita Pearce dan masih banyak lagi. Bahkan, sutradara Joko Anwar dan Angga Sasongko turut membagikannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini