Kontroversi Pembentukan FPI yang Berawal dari Pam Swakarsa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pernah menegaskan bahwa tidak mudah membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). Mantan Kepala Bais TNI 2011-2013 Soleman Ponto juga menegaskan bahwa awal pembentukan organisasi tersebut berawal dari Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).

“Kenapa FPI kok lama banget susah, ya karena dia kuda troya. Kan awal pembentukan dia pam swakarsa nah mau dimanfaatkan apa ini kan kuda troya mau dimanfaatkan apa?,” kata Soleman yang pesannya diterima Mata Indonesia News, Kamis 18 Februari 2021.

Ia menilai rekam jejak FPI tersebut memperlihatkan ormas tersebut sarat kepentingan sehingga keputusan pemerintah saat ini untuk menghentikan aktivitas organisasi tersebut dianggap sudah tepat.

Sebelumnya, pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi pada umumnya. Keputusan ini sudah disetujui oleh enam pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara.

Enam pejabat negara tersebut menuangkannya dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sinergitas Lintas Sektoral Pastikan Keamanan Arus Mudik

Oleh: Dwi Saputri)* Mudik Lebaran selalu menjadi momentum besar yang melibatkan pergerakan jutaanmasyarakat di seluruh Indonesia. Setiap tahun, tantangan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kepadatan arus transportasi, tetapi juga menyangkut kesiapanin frastruktur, keamanan perjalanan, hingga kelancaran distribusi logistik. Menghadapi dinamika tersebut, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terusmemperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa penyelenggaraanmudik Lebaran bukan sekadar agenda tahunan, melainkan kerja bersama yang menuntut koordinasi, kesiapan, dan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan mengenai pergerakan masyarakat pada angkutan Lebaran tahun 2026, tercatat sebanyak 50,6 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik. Adapun pergerakan pemudik terbesarberasal dari Jawa Barat dengan sekitar 30,97 juta orang. Sementara itu, tujuan pemudikpaling banyak tercatat menuju wilayah Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 38,71 jutaorang. Data tersebut menggambarkan besarnya mobilitas masyarakat yang harusdikelola secara cermat agar arus perjalanan tetap terkendali. Besarnya jumlah pemudik ini tentu menuntut kesiapan sistem transportasi yang lebihmatang dibandingkan hari-hari biasa. Arus kendaraan yang...
- Advertisement -

Baca berita yang ini