Ekonom: Tahun Ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pulih, Ekspor Mulai Mengeliat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan, meski dampak krisis covid-19 masih terus berlanjut, namun pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan pulih secara bertahap di tahun ini.

Ekonom Makro ekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, pertumbuhan itu didukung oleh serangkaian kebijakan yang substansial untuk meningkatkan kepercayaan rumah tangga dan bisnis serta pemberian bantuan sosial yang memadai dan peluncuran vaksin untuk mengurangi tingkat penyebaran infeksi.

“Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk mendorong investasi asing substansial agar masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Lembaga ini kata dia, dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dengan tujuan menyeluruh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Namun, di tengah ketidakpastian yang masih terus membayangi akibat meningkatnya kasus covid-19, pemulihan ekonomi mungkin terhambat oleh penerapan kembali pembatasan mobilitas masyarakat.

Hal itu, ditambah juga dengan lambatnya ketersediaan vaksin yang akan menurunkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha serta menunda aktivitas ekonomi lebih lama dari yang diharapkan.

Oleh karena itu, untuk menjaga agar roda kegiatan ekonomi tetap berputar, caranya dengan memberikan stimulus cakupan yang lebih luas dan perbaikan target kepada rumah tangga dan pelaku usaha yang rentan serta mempersiapkan pengadaan serta distribusi vaksin yang efektif.

“Hal itu merupakan pendorong dan kunci utama untuk percepatan pemulihan,” katanya.

Di sisi lain, Riefky memandang pertumbuhan ekonomi RI relatif lebih baik dan perlahan pulih pada kuartal IV-2020 yang tercatat sebesar minus 2,19 persen (yoy), meningkat dari kuartal III-2020 sebesar minus 3,49 persen (yoy).

Ini berkat stimulus pemerintah dan pembukaan kembali aktivitas ekonomi domestik dan global secara bertahap.

Peningkatan tersebut terlihat di hampir semua komponen permintaan domestik dan kegiatan usaha.

Laju kontraksi rumah tangga melambat menjadi minus 3,61 persen (yoy) dari minus 4,05 persen (yoy) di kuartal sebelumnya, membuat konsumsi rumah tangga secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar minus 2,63 persen (yoy) sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan peningkatan pengeluaran.

Sedikit pemulihan juga terlihat pada investasi dari pertumbuhannya sebesar minus 6,48 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya menjadi minus 6,15 persen(yoy) di kuartal IV-2020, sehingga secara keseluruhan untuk tahun 2020 tumbuh sebesar minus 4,95 persen (yoy).

Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94 persen (yoy) dibantu oleh realisasi stimulus, terutama berupa bantuan sosial, kesehatan, dan dukungan bagi dunia usaha serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Sementara itu, ekspor neto tercatat positif didukung oleh membaiknya ekspor sejalan dengan membaiknya kegiatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor di tengah penurunan impor yang cukup signifikan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini