Rekomendasi Baru, Setelah Divaksin Tak Perlu Isolasi Jika Terinfeksi Covid19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah vaksinasi meluas Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat mengeluarkan rekomendasi kepada setiap warga yang sudah mendapat suntikan vaksin tidak perlu melakukan isolasi mandiri jika terinfeksi Virus SARS-Cov-2 penyebab Covid19.

Kriterianya orang itu harus sudah tiga bulan sebelumnya mendapat suntikan kedua dan tidak menunjukkan gejala saat terinfeksi.

Menurut CDC, risiko orang yang sudah divaksin dapat menyebarkan virus kepada orang lain masih belum pasti. Namun, vaksinasi sudah terbukti bisa mencegah gejala Covid19.

Pakar penyakit menular dari Johns Hopkins Center for Health Security, Maryland, Amesh A.Adalja yang dilansir Reuters dari Health, Selasa 15 Februari 2021.

Merujuk pada data vaksin dari organisasi pemeliharaan kesehatan Israel (HMO) menyatakan hanya 317 orang dari 714.425 (0,04 persen) yang masih terinfeksi setelah seminggu divaksin.

Pusat pengujian Covid19 Israel, para peneliti mengamati penurunan yang signifikan dalam jumlah orang yang terinfeksi Virus SARS-Cov-2 setelah divaksinasi.

Fakta itu yang meyakinkan mereka bahwa meski orang yang sudah divaksinasi terpapar virus tersebut tidak akan menular ke orang lain.

Namun CDC AS tetap menganjurkan mereka yang telah divaksin memperhatikan kemungkinan mengalami gejala klinis saat terinfeksi virus tersebut untuk bahan evaluasi.

CDC juga tetap merekomendasikan setiap orang menegakkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak sosial, rajin menyuci tangan, menghindari kerumunan dan ruang tanpa ventilasi.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini