KPK Amankan Delapan Orang Dalam OTT di NTB Diduga Terkait Suap di Imigrasi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Senin 27 Mei 2019 malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Sampai Selasa 28 Mei 2019 pagi ini tim komisi antirasuah itu mengamankan delapan orang. Mereka kemudian dibawa ke Polda NTB untuk pemeriksaan awal.

“Sampai pagi ini delapan orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi wartawan.

Laode menjelaskan, dari delapan yang diamankan, terdiri dari berbagai pihak. Salah satunya unsur penyelenggara negara, dalam hal ini pejabat Imigrasi. “Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta,” katanya.

OTT tersebut, lanjut Laode merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat terkait dugaan pemberian uang pada pejabat Imigrasi setempat terkait dengan izin tinggal WNA di sana.

“Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut,” katanya. 

Laode mengatakan sesuai hukum acara, KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. “Informasi lebih lengkap akan disampaikan saat konferensi pers di KPK,” ujarnya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini