Bagaimana Strategi Kemenkes Cegah Masuknya Virus Nipah?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kabarnya sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah masuknya virus Nipah, yang disinyalir bakal menjadi pandemi baru, setelah Covid-19.

Diretur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Didik Budijanto berkata, pihaknya telah melakukan upaya kerja sama dengan beberapa kementerian lain dan lembaga, serta menggunakan pendekatan One Health untuk pencegahan virus Nipah.

“Bukan hanya Kemenkes saja yang berperan, tetapi secara terintegrasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, dan Kementerian lingkungan hidup dan satwa liar,” kata Didik, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu 27 Januari 2021.

Menurutnya, salah satu upaya paling tepat untuk mencegah masuknya virus asal Malaysia ini, adalah dengan menghentikan perdagangan babi ilegal, terutama yang berasal dari daerah terinfeksi.

Namun, Didik mengakui, Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan memperketat mekanisme ekspor-impor komoditas babi, serta berbagai produk dengan Malaysia.

“Menurut Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, pemerintah Indonesia hanya menerima kiriman yang disertai dengan sertifikat kesehatan dan dikeluarkan oleh Departemen Layanan Hewan Malaysia untuk menyatakan bahwa babi yang diekspor sehat,” ujar dia.

Menurut Didik, hingga saat ini virus nipah belum pernah terindikasi di Indonesia. Meski pada 1999 virus tersebut menyerang negeri Jiran yang menyebabkan kematian pada ternak babi serta manusia.

“Sampai saat ini kejadian infeksi virus nipah belum pernah dilaporkan di Indonesia,” kata Didik.

Ia menegaskan, meskipun kasus ini belum ada laporannya di Indonesi, masyarakat tetap harus waspada.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini