Formula E yang Buang-buang Anggaran Itu Ditunda Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lagi dan lagi, ajang balap mobil listrik Formula E 2021 Jakarta ditunda lagi pelaksanaannya, imbas pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Penundaan ajang ini sudah menjadi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penyelenggara Jakarta E-Prix dan disetujui Organizing Committee (OC) Formula E Jakarta.

“Kami mendukung langkah yang diambil Pemerintah sebagai upaya preventif terhadap perkembangan Covid-19 dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Ibukota,” ucap Melisa Sjach selaku Corporate Communication Manager PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam keterangan resminya, Jumat 2021.

Meski begitu, dana commitment fee tidak akan hilang. Sebab, penundaan dilakukan karena force majeure atau kondisi tak terduga.

Seperti diketahui sebelumnya, Formula E ini awalnya direncakan terlaksana pada 2020 lalu. Kemudian diundur ke 2021 karena alasan pandemi Covid-19. Kini, tak ada kejelasan kapan ajang balap ini akan diselenggarakan.

Apalagi, Pemprov DKI telah menganggarkan commitment fee sebesar Rp560 miliar untuk penyelenggaraan Formula E. Rinciannya, Rp 360 miliar untuk commitment fee tahun 2020 dan Rp 200 miliar untuk tahun 2021.

Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship juga telah menyetujui keputusan yang diambil Jakarta. Seluruh pihak yang terlibat masih membicarakan kemungkinan penjadwalan ulang.

“Formula E merupakan cara promosi yang efektif untuk melawan perubahan iklim dan polusi udara di wilayah Metropolitan seperti Jakarta, sekaligus membawa peluang pertumbuhan industri dan ekonomi kreatif.” ujar Melisa.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini