Pakar: Pemerintah Harus Gunakan Pendekatan Lunak Selesaikan FPI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Keputusan para petinggi Front Pembela Islam (FPI) untuk segera membuat ormas baru menimbulkan pro dan kontra. Maka pemerintah harus segera turun tangan menggunakan pendekatan lunak melibatkan Ormas Islam yang sudah eksis dan dikenal masyarakat.

Organisasi itu, menurut pengamat intelijen, Stanislaus Riyanta adalah Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Mereka harus dirangkul dan diberi tempat, jangan memusuhi mereka. Pendekatan yang lunak harus diutamakan,” kata Stanislaus saat berbincang dengan Mata Indonesia, 11 Januari 2021.

Pendekatan yang lunak harus diutamakan supaya menghindari terjadinya gesekan antara FPI dengan pemerintah.

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD menilai penghentian kegiatan Ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

FPI sendiri dinilai tidak memiliki legal standing karena organisasi tersebut
tidak terdaftar di Kemenkumham sejak status terdaftarnya pada Juni 2019 tidak diperbaharui.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini