Tahun 2020 Pernah Geger Prediksi Tsunami Setinggi 20 Meter di Pulau Jawa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pada 26 Desember 2020, masyarakat Indonesia memperingati peristiwa dahsyat yang sempat menggemparkan dunia. Kala itu, wilayah paling barat Indonesia, Aceh, terjadi tsunami besar yang menewaskan 200.000 orang dan menghancurkan sebagian wilayah di sana.

Setelah peristiwa itu berlalu, pada akhir Septermber 2020, publik kembali dihebohkan dengan riset Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait gempa dan tsunami.

Menurut riset tersebut, tsunami setinggi 20 meter akan menghantam Pulau Jawa, tepatnya pantai selatan Jawa Barat. Sementara, tsunami setinggi 12 meter dapat menghantam selatan Jawa Timur, dan tsunami dengan tinggi rata-rata 4,5 meter dapat terjadi bersamaan di sepanjang pantai selatan Jawa.

Pakar tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengonfirmasi riset tersebut. Menurutnya, potensi ancaman gempa mengathrust dan tsunami akan ada di zona subduksi selatan Jawa. Ia juga mengungkapkan potensi gempa besar dan tsunami terjadi tidak akan lama lagi.

Gempa megathrust yang berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter juga bisa terjadi kapan saja. Meski begitu, ketinggiannya bisa bervariasi.

Zona megathrust sebenarnya sekadar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menghujam ke bawah lempengan benua akan membentuk medan tegangan pada bidang kontak antarlempeng yang dapat bergeser secara tiba-tiba dan memicu gempa.

Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik. Menurut Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, zona megathrust bukanlah hal baru di Indonesia, gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia.

Terlepas dari sebuah prediksi atau tidak, sebenarnya seluruh elemen masyarakat sudah seharusnya selalu bersikap waspada dan hati-hati dalam hal apa pun. Selain itu, upaya mitigasi harus dilakukan kapan pun, terutama pada daerah yang rawan terkena dampak tersebut.

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan kegiatan sosialisasi mitigasi, latihan evakuasi, dan sebagainya. Karena, mau tidak mau, suka tidak uka, itulah risiko yang harus dihadapi. Masyarakat tidak perlu dikecam rasa cemas dan takut.

Reporter : Afif Ardiansyah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini