Ada Sistem Baru Pembangunan Papua dan Papua Barat dari Wapres Ma’ruf Amin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin segera menyusun rancangan sistem baru pembangunan Papua dan Papua Barat. Wapres menyatakan pembangunan itu akan dilakukan dengan pendekatan kultural dengan sasaran prioritas di tujuh wilayah adat.

“Rancangan sistem baru tersebut agar dapat diimplementasikan mulai 2021,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres Jakarta, Rabu 16 Desember 2020.

Pembangunan di dua provinsi timur Indonesia tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Wapres juga menyampaikan dalam rapat tersebut soal persoalan kemiskinan yang masih tinggi di dua provinsi itu.

Wapres juga menegaskan tujuan penetapan Inpres tersebut ialah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

Turut hadir dalam rapat yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Oleh : Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional. Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara. Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini