Ada Sistem Baru Pembangunan Papua dan Papua Barat dari Wapres Ma’ruf Amin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin segera menyusun rancangan sistem baru pembangunan Papua dan Papua Barat. Wapres menyatakan pembangunan itu akan dilakukan dengan pendekatan kultural dengan sasaran prioritas di tujuh wilayah adat.

“Rancangan sistem baru tersebut agar dapat diimplementasikan mulai 2021,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres Jakarta, Rabu 16 Desember 2020.

Pembangunan di dua provinsi timur Indonesia tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Wapres juga menyampaikan dalam rapat tersebut soal persoalan kemiskinan yang masih tinggi di dua provinsi itu.

Wapres juga menegaskan tujuan penetapan Inpres tersebut ialah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

Turut hadir dalam rapat yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini