Teroris Ekianus Ancam Boikot Pemilu di Papua, Ini Kata Polri

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Nduga, Papua terancam diboikot oleh Kelompok Kriminalitas Bersenjata (KKB). Merespon hal tersebut, Polri pun siap memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pesta demokrasi wilayah timur Indonesia tersebut.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo pun meminta masyarakat jangan terprovokasi dengan informasi yang disebarkan KKB. Kata dia, TNI dan Polri menjamin keamanan pemilu di Nduga dengan kehadiran personil. “Silahkan beraktivitas seperti biasa,” ujarnya di Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

Menurutnya, apa yang diinformasikan kelompok teroris itu merupakan propaganda semata dan jauh dari fakta yang sebenarnya. “Kami sudah melakukan berbagai antisipasi. Kami juga melakukan pendekatan soft approach ke masyarakat,” katanya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya, Panglima Komando Pertahanan (Kodap) Ekianus Kogeya menuturkan akan memboikot pemilu di 32 Distrik di Nduga. Boikot tersebut sebagai penolakan terhadap berbagai program pemerintah Indonesia.

“Kami juga tidak minta ada pembangunan dan bantuan pangan,” ujarnya.

Ekiaunus menambahkan, yang menjadi target pihaknya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Dia menuturkan bahwa pihaknya siap baku tembak atau militer untuk menggagalkan Pemilu 2019.

“Kami juga instruksikan warga non Papua segera pergi dari Nduga,” kata Ekianus mengancam.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini