Teroris Ekianus Ancam Boikot Pemilu di Papua, Ini Kata Polri

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Nduga, Papua terancam diboikot oleh Kelompok Kriminalitas Bersenjata (KKB). Merespon hal tersebut, Polri pun siap memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pesta demokrasi wilayah timur Indonesia tersebut.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo pun meminta masyarakat jangan terprovokasi dengan informasi yang disebarkan KKB. Kata dia, TNI dan Polri menjamin keamanan pemilu di Nduga dengan kehadiran personil. “Silahkan beraktivitas seperti biasa,” ujarnya di Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

Menurutnya, apa yang diinformasikan kelompok teroris itu merupakan propaganda semata dan jauh dari fakta yang sebenarnya. “Kami sudah melakukan berbagai antisipasi. Kami juga melakukan pendekatan soft approach ke masyarakat,” katanya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya, Panglima Komando Pertahanan (Kodap) Ekianus Kogeya menuturkan akan memboikot pemilu di 32 Distrik di Nduga. Boikot tersebut sebagai penolakan terhadap berbagai program pemerintah Indonesia.

“Kami juga tidak minta ada pembangunan dan bantuan pangan,” ujarnya.

Ekiaunus menambahkan, yang menjadi target pihaknya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Dia menuturkan bahwa pihaknya siap baku tembak atau militer untuk menggagalkan Pemilu 2019.

“Kami juga instruksikan warga non Papua segera pergi dari Nduga,” kata Ekianus mengancam.

Berita Terbaru

Menjaga Harmoni Sosial melalui Peningkatan Kesejahteraan Buruh

*) Oleh : Dewi AnjaniKesejahteraan buruh merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitassosial di tengah dinamika pembangunan nasional. Buruh tidak hanya berperansebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai penggerak utama roda ekonomi. Ketika kesejahteraan mereka terpenuhi, produktivitas meningkat, hubungan industrial menjadi harmonis, dan potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perhatian terhadap buruh bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga bagian dariupaya menjaga harmoni sosial secara menyeluruh.Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh merupakan faktor penting yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat(Kamtibmas). Menurutnya, Polda Jabar siap mengedepankan pendekatan humanisdalam mengawal setiap aspirasi maupun implementasi kebijakan tenaga kerja di lapangan.Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. Penetapanupah minimum yang adil, pengawasan ketenagakerjaan yang efektif, serta perluasanjaminan sosial merupakan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Kebijakanyang seimbang akan menciptakan rasa keadilan bagi buruh sekaligus memberikankepastian bagi pelaku usaha untuk terus berkembang.Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan pemangku kepentinganketenagakerjaan menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas di lapangan. Pendekatandialogis dan preventif perlu terus diperkuat agar setiap potensi permasalahan dapatdiselesaikan secara damai dan konstruktif. Dengan demikian, peningkatankesejahteraan buruh tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat harmoni sosial dan stabilitas keamanansecara berkelanjutan.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan peningkatankesejahteraan buruh merupakan kunci utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah dinamika pembangunan nasional. Ketika buruh mendapatkan haknya secaraadil, baik dari sisi upah, perlindungan kerja, maupun jaminan sosial, maka stabilitashubungan industrial akan terjaga dan potensi konflik dapat diminimalkan. Pemerintahterus mendorong sinergi antara dunia usaha dan pekerja agar tercipta ekosistemketenagakerjaan yang seimbang dan berkeadilan.Lingkungan kerja yang aman, pemberian upah yang layak, serta kesempatanpengembangan kompetensi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitashidup buruh. Perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan tidak hanyaakan mendapatkan loyalitas tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan citra positif di mata publik.Peningkatan kesejahteraan buruh juga tidak terlepas dari peran serikat pekerjasebagai jembatan komunikasi antara buruh dan manajemen. Serikat pekerja yang kuat dan profesional dapat menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan hak-hakburuh secara konstruktif....
- Advertisement -

Baca berita yang ini