Pakar Hukum UI : Deklarasi Kemerdekaan Benny Wenda Adalah Makar dan Perlu Langkah Hukum!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua ULMWP Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada 1 Desember 2020. Deklarasi tersebut pun dinilai sebagai bentuk makar oleh Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana.

“Polri perlu melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” ujarnya kepada Mata Indonesia News, Rabu 2 Desember 2020.

Hikmahanto juga menilai deklarasi Wenda adalah ilegal karena tak punya dasar yang kuat dalam hukum internasional.

“Di dalam hukum internasional, deklarasi ini tidak ada dasarnya. Dan karenanya tidak diakui oleh negara lain,” katanya.

Ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam hukum internasional terkait pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan.

“Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” ujar sosok yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut.

Hikmahanto juga menilai, negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungan atas Wenda tidak dapat menjadi tolok ukur. Lantaran negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Sebelumnya, Benny Wenda dikabarkan mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat bertepatan dengan momentum 1 Desember yang kerap dirayakan kelompok OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Namun lokasi dan waktu penyelenggaraan deklrasi tersebut tak ada kejelasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Survei Kepuasan Tunjukkan Optimisme Masyarakat terhadap Program Pemerintah

Oleh: Surya Putranama )*Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia menunjukkan tingkatoptimisme masyarakat yang tetap tinggi terhadap berbagai program dankebijakan pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik menjadi indikatorbahwa masyarakat melihat berbagai langkah yang dijalankan pemerintahsebagai upaya nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat sekaligusmemperkuat fondasi pembangunan nasional.Survei tersebut mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 74,2 persen. Sementara itu, tingkatkepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada pada angka 72,2 persen. Angka tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikanpenilaian positif terhadap arah kebijakan yang dijalankan pemerintah.Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskanbahwa tingkat kepercayaan publik merupakan gabungan dari kelompokmasyarakat yang menyatakan sangat percaya dan cukup percayaterhadap pemerintahan. Menurutnya, tingkat kepercayaan yang berada di atas 70 persen menunjukkan legitimasi publik yang kuat terhadapkepemimpinan nasional saat ini.Tingginya tingkat kepuasan masyarakat tidak muncul tanpa alasan. Surveimemperlihatkan bahwa berbagai program yang langsung menyentuhkebutuhan masyarakat menjadi faktor utama yang membentuk persepsipositif terhadap pemerintah. Bantuan pemerintah yang dinilai tepatsasaran menjadi alasan terbesar yang mendorong kepuasan publik. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kepemimpinan yang dinilai tegas serta berwibawa juga menjadi faktor penting yang memperkuat kepercayaan masyarakat.Kepercayaan publik juga tercermin dari penilaian terhadap berbagaisektor pembangunan. Bidang kesehatan menjadi sektor dengan tingkatkepuasan tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upayapemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan danmeningkatkan kualitas pelayanan memperoleh respons positif darimasyarakat.Selain kesehatan, sektor pertahanan dan keamanan juga mendapatkantingkat kepuasan yang tinggi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwamasyarakat merasakan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasipembangunan. Situasi keamanan yang terjaga memberikan ruang bagiaktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk berkembang secara lebihoptimal.Sektor pendidikan turut memperoleh tingkat kepuasan yang kuat. Hal inimenunjukkan bahwa berbagai program pemerintah dalam memperluasakses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulaidirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendidikan menjadi salah satuinvestasi jangka panjang yang sangat menentukan daya saing bangsapada masa depan.Hal yang sama terlihat pada kelompok usia. Mulai dari Generasi Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomers hingga Silent Generation menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif merata. Kondisi tersebutmemperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawabkebutuhan lintas generasi dan memperoleh penerimaan dari berbagaikelompok masyarakat.Salah satu program yang paling menonjol dalam survei adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tercatat sebagai program pemerintahyang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, MBG juga menjadi program yang paling dikenal publik dengan tingkatpengenalan yang sangat tinggi.Tingkat pengenalan yang luas tersebut menunjukkan bahwa program iniberhasil menjadi salah satu kebijakan prioritas yang mendapatkanperhatian masyarakat. Lebih dari sekadar dikenal,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini