Ini Daftar Negara Pasifik Pendukung OPM

MATA INDONESIA, JAKARTA – Papua Barat atau Irian Jaya, merupakan provinsi ke-26 Indonesia dan berada di bagian barat Pulau Papua atau Guinea Baru. Nama Irian Jaya digunakan untuk menyebut provinsi paling timur Indonesia itu di masa Pemerintahan Soeharto.

Saat penyerahan kedaulatan wilayah Hindia Belanda dari Kerajaan Belanda kepada Indonesia 1949, wilayah Papua barat tidak ikut diserahkan.

Hingga PBB dan Amerika Serikat (AS) campur tangan melancarkan tekanan kepada Belanda sehingga pada 1963 wilayah itu diserahkan ke Indonesia.

Tak lama setelahnya, muncul kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua bentukan Pemerintah Belanda untuk menghadapi Pemerintah Indonesia.

Kelompok itu sangat vokal menyuarakan kemerdekaan Papua bagian barat dari Indonesia. Namun, Indonesia tetap berpegang pada perjanjian New York yang menyatakan Papua Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu hal yang mendasari terbentuknya kelompok itu adalah Pemerintah Indonesia kurang memperhatikan Papua.

Untuk menghadapi sikap dan tindakan OPM itu, Pemerintah Indonesia melakukan banyak lobi dan diplomasi agar wilayah NKRI termasuk Papua, tidak pecah.

Sementara, dalam memperjuangkan keinginannya, OPM berhasil mendapat simpati dan dukungan internasional walaupun tidak besar dan berpengaruh.

Secara etnis masyarakat Papua masuk ke dalam ras Melanesia, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan negara Pasifik lainnya. Beberapa negara Pasifik yang mendukung OPM antara lain:

1. Negara Kepulauan Cook (Cook Island)
Pemerintah Negara Kepulauan Cook mendukung kemerdekaan Papua yang disampaikannya dalam KTT Milennium PBB. Meskipun dukungannya tidak signifikan, tindakan ini berhubungan dengan sikap Pemerintah New Zealand dalam kasus Papua.

2. Nauru
Pemerintahan Nauru secara tegas mendukung kemerdekaan Papua. Hal ini disampaikan dalam KTT Pasifik Selatan di Kiribati pada Oktober 2000. Selain itu, Negara ini juga mendukung resolusi PBB mengenai penentuan nasib bagi rakyat Papua Barat.
Hon. Baron Divavesi Waqa, Presiden Nauru, berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat. Oleh karean itu, kemerdekaan Papua harus segera dilaksanakan.

3. Tuvalu
Sama halnya dengan Nauru, Pemerintah Tuvalu mendukung kemerdekaaan Papua. “Penentuan nasib sendiri harus dihormati. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat dan keinginan mereka untuk merdeka harus didukung. Kita tidak boleh mengabaikan situasi ini” ujar Hon. Enele Sosene Sopoaga, Perdana Menteri Tuvalu.

4. Vanuatu
Pemerintahan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Vanuatu mendukung Papua karena terikat pada faktor-faktor sejarah dan kedekatan secara geografis. Di Vanuatu terdapat kantor perwakilan rakyat Papua Barat yang diketuai oleh Dr. John Ondowame.

Pemerintah Vanuatu memiliki komitmen untuk mempromosikan identitas dan hak dasar Ras Melanesia di wilayah Asia Pasifik, khususnya bagi Papua Barat. Pemerintah Vanuatu juga mendorong dibukanya kasuskasus ketidakadilan yang selama ini teijadi di Papua, dan memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

“Masyarakat Papua Barat mencari secercah harapan untuk kebebasan lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Merek ingin kebebasan dalam menggunakan hak mereka sendiri atas tanah mereka sendiri. Saya mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadikan ini salah satu prakarsa Hak Asasi Manusia di atas segalanya.”

5. Pulau Marshall
Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine, berpidato di depan Majelis Umum tentang Papua Barat. “Mengingat pentingnya hak asasi manusia bagi negara saya, saya meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memulai penyelidikan yang kredibel dan independen atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.” Katanya.

6. Kepulaua Solomon
Hon. Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, berbicara di Majelis Umum PBB tentang Papua Barat. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat adalah dua sisi di mata uang yang sama” kata Sogavare.

7. Tonga
Perdana Menteri Tonga, Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva berpendapat bahwa hak asasi manusia masyarakat Papua Barat telah lama dikuasai oleh Indonesia, sehingga ia menginginkan adanya kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat.

8. Palau
Dr Caleb Tyndale Okauchi Otto, Perwakilan Tetap Republik Palau untuk PBB berkata “Kami bergabung dengan orang lain untuk mengadvokasi penyelesaian masalah di Papua Barat melalui dialog yang mendalam dan konstruktif”. (Diani Ratna Utami)