Pola Prostitusi Berubah, dari Konvensional ke Media Sosial!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Teknologi yang semakin maju membuat masyarakat dunia tak terhalang oleh batas. Bentuk kejahatan yang ditimbulkan kemajuan teknologi berkaitan dengan aplikasi internet atau istilah asingnya cyber crime.

Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukan prostitusi tersebut.

Prostitusi online merupakan penyakit masyarakat yang semakin marak dan tak terkendali. Walaupun prostitusi sudah ada sejak dahulu, namun prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa, kini menjadi biasa di mata masyarakat. Tak hanya di Kota-kota besar di daerah terpencil pun sering terjadi.

Berpindahnya prostitusi dari konvensional ke daring, karena banyaknya tempat prostitusi yang ditutup pemerintah. Selain itu, para pekerja seks komersial menganggap penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya.

Jika dulu para pelaku prostitusi “mangkal” di pinggir jalan, lokalisasi, atau dapat dipesan melalui germo, sekarang dengan adanya media sosial seperti twitter memudahkan mereka melakukan promosi dan memikat pelanggan.

Dengan menggunakan media sosial, aktivitas prostitusi menjadi semakin luas dan kompleks karena tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial digunakan sebagai media untuk melakukan pemasaran sendiri dan tidak tergantung dengan mucikari. Sehingga memotong rantai bisnis prostitusi dan mengurangi fee untuk mucikari.

Pola prostitusi online biasanya memanfaatkan sosial media seperti facebook, whatsapp, twitter, line serta aplikasi lainnya.

Namun sekarang berbeda. Salah satu contoh prostitusi online yang terjadi di Surabaya, pada awalnya menggunakan media sosial facebook, kini beralih menggunakan aplikasi media sosial yang telah tersedia di ponsel android.

Hal ini terungkap salah satu pekerja seks komersial (PSK). Mereka menjalankan bisnisnya dengan mrenggunakan aplikasi media sosial yang bernama Say Hi!

Aplikasi ini layaknya media sosial lainnya. Fitur yang terdapat di dalamnya berupa gambar dan chat.

Sedang di Kendari, salah satu wanita menggunakan aplikasi MiChat, ia menjalankan bisnisnya melalui aplikasi tersebut. Setelah ditelusuri, hampir dominan wanita yang menggunakan aplikasi MiChat ini dengan menuliskan status BO, pijat dan yang merujuk ke transaksi seksual lainnya.

Di aplikasi MiChat, wanita yang bekerja sebagai PSK secara terang-terangan memajang foto profil yang menggoda. Supaya para lelaki tertarik untuk memesannya. Alasan menggunakan aplikasi MiChat untuk mendapatkan konsumen antara lain: faktor privasi dan keamanan, serta kemudahan.

Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, prostitusi online terjadi melalui aplikasi chatting yaitu BeeTalk. Layaknya prostitusi konvensional BeeTalk ini juga diawali dengan proses tawar menawar terlebih dahulu.

PSK ini sangat mudah ditemukan dalam aplikasi BeeTalk dengan mencari kode BO, langsung menemukannya. Aplikasi BeeTalk ini kebanyakan digunakan oleh remaja milenial. BeeTalk ini dapat mendeteksi sesama pengguna dalam hitungan jarak. Meskipun prostitusi online semakin marak, tetapi pemerintah belum maksimal dalam menanggulanginya.

Faktor yang menyebabkan prostitusi online semakin marak antara lain: lemahnya tingkat keimanan seseorang, kemiskinan, keinginan cepat kaya, faktor budaya dan lemahnya penegakkan hukum.

Norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, bahkan sudah ada UU mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yang terdapat dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).

Dunia kesehatan sudah memperingati bahaya penyakit kelamin seperti HIV / AIDS. Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisir secara profesional dan rapi. (Azizah Putri Octavina)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini