Pangeran Faisal soal AS dan Keagresifan Iran

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Arab Saudi percaya Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden akan membawa perubahan. Riyadh juga meyakini kebijakan Biden akan membantu stabilitas regional dan setiap diskusi akan mengarah pada kerja sama yang kuat.

“Saya yakin bahwa pemerintahan Biden akan terus mengejar kebijakan yang mendukung stabilitas regional,” kata Pangeran Faisal bin Farhan al Saud dalam wawancara virtual di KTT G20, melansir Reuters, Minggu, 22 November 2020.

“Setiap diskusi yang akan kita lakukan dengan pemerintahan (AS) di masa depan akan menghasilkan kerja sama yang kuat,” sambungnya.

Pangeran Faisal menekankan sejarah 75 tahun kerja sama pertahanan yang kuat antara Arab Saudi dan Paman Sam akan terus berlanjut. Terkait masalah keamanan, Pangeran Faisal kemudian menyoroti perilaku agresif Iran di kawasan Timur Tengah.

“Kita semua tahu mengenai senjata mereka (Houthi) dan sebagian besar ideologi mereka berasal dari Iran. Jadi mereka pasti organisasi teroris yang didukung asing,” lanjut Pangeran Faisal.

Sebagaimana diketahui, Washington melihat kelompok itu sebagai perpanjangan dari pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah. Pemerintahan Trump bahkan telah mengancam untuk memasukkan kelompok tersebut ke dalam daftar hitam.

“Sebagai bagian dari kampanye ‘tekanan maksimum’ terhadap Teheran,” kata seorang sumber. Namun, Iran telah membantah memberikan dukungan finansial dan militer kepada Houthi.

Arab Saudi terus melobi dan berkampanye melawan Iran. Akan tetapi, permasalahannya adalah bagaimana Biden menangani rudal balistik milik Teheran dan dukungannya untuk proxy regional dalam setiap pembicaraan untuk menghidupkan kembali pakta nuklir internasional dengan Iran yang dihentikan Presiden Trump pada 2018.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini