Tegang dengan Australia, Kehidupan Warga Timor Leste Makin Terpuruk

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Meski banyak penyangkalan, namun fakta bahwa kondisi Timor Leste semakin terpuruk tidak bisa ditutupi. Apalagi negara baru itu kini harus bersitegang dengan “sahabat” yang “memerdekakannya,” Australia.

Ngototnya Australia soal batas laut dengan Timor Leste dinilai demi menguntungkan negara Kangguru itu, bukan dalam kerangka win-win.

Alhasil, seperti dilansir Macan Idealis, Dilli dan Canberra tidak bisa menyelesaikan masalah itu lebih dari 10 tahun meski sudah minta campur tangan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda.

Sampai akhirnya, pada 2017 Timor Leste dengan tegas menyatakan ingin mengakhiri perjanjian Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) yang dinilai tidak menguntungkannya dalam hal pembagian minyak di Celah Timor.

Dikutip dari BBC perjanjian itu sebenarnya membagi pengelolaan minyak dan gas bumi di situ. Namun, Timor Leste seperti tidak enak hati ketika Australia menetapkan wilayah pembagiannya lebih besar. Bagaimana pun juga Bumi Lorosae tidak bisa menghilangkan hutang budi negeri Kangguru yang mati-matian melepaskannya dari NKRI.

Terancam kehilangan pendapatan dari minyak, Timor Leste juga memunculkan fakta belum bisa menyejahterakan rakyatnya seperti dituturkan Nyonya Domingos yang sempat dikutip antaranews.com.

Nyonya Domingos menilai kemerdekaan Timor Leste hanya untuk beberapa kelompok masyarakat tertentu saja.

Menurutnya, kehidupan nyata masyarakat Timor Leste di berbagai pelosok desa kini semakin memprihatinkan. Kehidupan mereka juga diwarnai ketidakstabilan keamanan, terutama di wilayah yang jauh dari Dili.

Hampir setiap hari terjadi pertikaian yang bisa memakan korban jiwa. Banyak pengusaha Indonesia pada 2006 yang memilih meninggalkan Bumi Lorosae karena kerusuhan pada April tahun itu.

Rawannya aksi kriminal di negara tetangga tersebut, seperti dilansir florestpost.co, membuat Pemerintah Kabupaten Atambua memperketat keamanan perbatasan dua tahun lalu.

Warga Timor Leste banyak mencuri ternak, sepeda motor bahkan pernah menyandera warga Indonesia di Laktutus yang juga berada di perbatasan dengan Timor Leste. Pendeta dan warga setempat meminta keamanan perbatasan itu ditingkatkan, bahkan dibangun pos perbatasan di Laktutus.

Selain tingkat kriminalitas tinggi, Nyonya Domingos mengungkapkan fasilitas kesehatan di negeri baru itu juga tidak memadai, sehingga masyarakat yang mampu memilih berobat ke Kupang, Ibu Kota Nusa Tenggara Timur.

Dapat dibayangkan bagaimana terasa keterpurukan masyarakat yang merasakan begitu besar perubahan dari kemerdekaan negara Timor Leste ini. Semoga masalah dan beban yang dihadapi semakin hilang dan kondisi negara Timor Leste ini segera membaik. (Reporter: Budiyani Rahmawati)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini