Pemerintah Tegaskan Nasib Buruh Tetap Jadi Perhatian Utama

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah memastikan, nasib dan kepentingan buruh selalu menjadi perhatian utama dalam penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

“Buruh tetap menjadi atensi pemerintah, tapi di belakang buruh juga masih banyak orang yang antre dapat pekerjaan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Selasa 20 Oktober 2020.

Moeldoko berkata, pemerintah selalu mencari cara untuk mempermudah masyarakat mendapat pekerjaan. Ia sadar, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak orang terkena PHK dan menambah daftar pengangguran di Indonesia.

“Jumlah pencari kerja terus meningkat, yang terlihat dari jumlah pendaftar di Program Kartu Pra Kerja yang mencapai 34,2 juta orang, tiga hari lalu pendaftar Pra Kerja mencapai 33 juta orang. Artinya banyak orang butuh kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan, pemerintah selalu mencari titik keseimbangan baru untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat.

“Kami tidak boleh stagnan dalam sebuah situasi, harus selalu berubah hadapi situasi karena tantangan juga berubah. Titik keseimbangan baru itu yang betul betul kita cari sebaik-baiknya,” kata Moeldoko.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini